Peran Daripada Ayah dan Mertua Prabowo Atas Bercokolnya Freeport di Indonesia

Agar nyambung dengan apa yg akan kami sampaikan, silakan baca terlebih dahulu tulisan @lisapease tentang hubungan kejatuhan Soekarno dan Freeport ini Membongkar Sejarah J.F. Kennedy, Soekarno, Soeharto, CIA dan Freeport

Soemitro Djojohadikusumo sejak awal kemerdekaan RI sudah merupakan antek Amerika. Dia adalah anggota PSI (Partai Sosialis Indonesia) yg sangat beroriantasi ke barat, khususnya USA. Pada tahun 1949 di School of Advanced International Studies yang dibiayai Ford Foundation, Soemitro menyampaikan presentasi bahwa sosialisme yang diyakininya adalah akses yg seluas-luasnya kepada negara Barat atas sumberdaya alam di Indonesia.

Kelak ketika Soemitro menjadi penentu kebijakan ekonomi di era Soeharto dia buktikan janjinya itu dengan mengkapling-kapling kekayaan alam kita untuk dipersembahkan kepada negara-negara barat.
Ketika Soemitro Djojohadikusumo menjadi Dekan Fakultas Ekonomi UI tahun 1951, dia bekerjasama dgn Ford Foundation mengatur pemuda2 Indonesia untuk disekolahkan di kampus terkemuka Amerika, seperti MIT, Cornell, Harvard dan Berkeley.

Inilah cikal bakal lahirnya MAFIA BERKELEY.

Peran Soemitro Djojohadikusumo sebagai antek Amerika berlanjut ketika dia bergabung dengan pemberontakan PRRI.

Saat itu para para pemberontak PRRI mendapat supply senjata dari Amerika menghadapi tentara Indonesia. Mirip seperti OPM yg memiliki senjata2 kelas NATO sekarang ini. Peran USA dalam pemberontakan PRRI dan hubungannya dengan Soemitro Djojohadikusumo dapat di baca dalam link berikut ini https://www.hotcopas.net/2019/02/ketidakberhasilan-operasi-cia-dalam.html

Catatan:
Dlm kabinet pemberontak PRRI ini Ayah Prabowo (Soemitro Djojohadikusumu) menjadi Menteri Perhubungan dan Pelayaran, sedangkan Ayah Ratna Sarumpaet (Saladin Sarumpaet) menjadi Menteri Pertanian dan Perburuhan.

Kekompakan keduanya kelak diteruskan oleh anak2 mereka.

Namun pemberontakan PRRI itu akhirnya bisa dipadamkan oleh Kolonel Ahmad Yani dengan korban yg tidak sedikit. Ironisnya, kelak Ahmad Yani menjadi korban sebuah kudeta yang hasilnya adalah berkuasanya Soeharto dan ditempatkannya Soemitro sebagai arsitek ekonomi Orba. Ketika kekuasaan Soekarno mulai melemah pasca dikeluarkannya Supersemar, Soemitro Djojohadikusumo dkk diposisikan sebagai penasihat ekonomi Ketua Presidium Kabinet, Soeharto.

Bak sinetron ketebak, prioritas kerja mereka adalah membuat kebijakan ekonomi yg didikte oleh Amerika agar sesuai dengan kepentingan Amerika. Antara lain Widjojo Nitisastro harus berkonsultasi dgn David Cole, ekonom dari Harvard dalam menyusun rencana stabilisasi ekonomi. Begitu juga dengan Mohammad Sadli yg ditugaskan membuat UU Penanaman Modal Asing. Dia mendapat 'bimbingan' dari Kedutaan Amerika. Setiap pasal dan ayatnya didikte oleh pihak mereka.

Kelak UU PMA inilah yg jadi biang kerok penjarahan asing atas SDA kita hingga saat ini. Sebagai program prioritas, UU Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing itu rupanya telah berhasil disahkan sejak 10 Januari 1967. Saat itu Sukarno sebenarnya masih menjadi Presiden, namun kekuasaannya sudah tergerogoti oleh Soeharto yg menjadi Ketua Presidium Kabinet UU No 1/1967 itu adalah karpet merah bagi penjarahan Sumber Daya Alam kita oleh asing.

Baca Juga :
Perbedaan Freemason dan Illuminati
Mitos dan Misteri Tentang Lorong Waktu

Dan Freeport adalah perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak berdasarkan UU No 1/1967 yg pasal2nya didikte oleh Amerika itu. Hanya sekitar tiga pekan setelah Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden Kontrak karya dengan Freeport ditandatangani pada 7 April 1967.

Soekarno jatuh oleh urusan Freeport ini, maka Soeharto wajib segera membayar kewajibannya. Gak pake lama! Tak hanya mendapatkan hak mengeruk kekayaan alam, Kontrak Karya Freeport benar2 mengistimewakan perusahaan itu. Antara lain masa bebas pajak selama 3 tahun, konsesi pajak sebesar 35% utk 7 tahun berikutnya, dan pembebasan segala macam pajak atau royalti selain 5% pajak penjualan.

Tak cukup sampai disitu, proses peng-kapling2an SDA kuta bagi perusahaan2 Barat harus dituntaskan. Maka pada bulan November tahun 1967 atas inisiatif Life Time Corporation di Genewa Swiss dilakukan konferensi khusus dalam rangka membagi2 kekayaan SDA kita kepada barat Barat

Konferensi Jenewa tahun 1967 itu lebih mirip perundingan bangsa yg kalah perang terhadap kekuasaan yg mengalahkannya. Konferensi Jenewa itu adalah agenda bagi2 pampasan perang untuk pemenang. Bangsa Indonesia adalah pecundangnya. Pesertanya meliputi para kapitalis yg paling berkuasa di dunia, seperti David Rockefeller dan para raksasa korporasi barat spt General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, The International Paper Corporation, US Steel. Sementara di seberang meja adalah orang2 yg mewakili Soeharto, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, dan tentu saja Soemitro Djojohadikusumo.

Pada hari kedua konferensi itu, ekonomi Indonesia telah dibagi dalam seksi-seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi. Para pemimpin korporasi besar itu berkeliling dari satu meja ke meja yg lain, mengatakan: ini yg kami inginkan, ini, ini dan ini..
Lalu duduk utk mendiktekan kebijakan2 apa saja yg wajib dibuat pemerintah Indonesia bagi mrk.

Posisi Indonesia persis seperti negara kalah perang. Jeffrey Winters, guru besar Northwestern University, Chicago mengatakan: Saya tdk pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dgn para wakil dari negara yg berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mrk ke dalam negaranya sendiri.

Hasil dari Konferensi Jenewa itu adalah dikuasainya SDA kita oleh asing serta liberalisasi ekonomi sebagai harga yg harus dibayar Soeharto sebagai boneka Barat. 25/12/2018 23:44:45 WIB. Kembali ke Freeport. Sebelum berakhirnya kontrak karya tahun 1997, entah karena tahu tentang masa depan pemerintahan Soeharto, mereka meminta perpanjangan kontrak dipercepat.

Seperti kerbau dicucuk hidungnya Soeharto menyetujui. Maka pada tahun 1991 Kontrak Karya diperpanjang untuk 30 tahun lagi. Tentu lagi-lagi dgn pasal-pasal yg merugikan Indonesia.

Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yg bermuara pd lengsernya Soeharto di 1998. Tapi kontrak Freeport sudah diamankan. Presiden2 berikutnya tak berdaya terhadap Freeport. Bahkan meskipun Freeport sering berbuat seenaknya. Baru 27 tahun kemudian, 3 tahun menjelang berakhirnya KK II Freeport, Presiden Jokowi akhirnya berhasil menguasai 51% saham Freeport yg selama ini begitu 'berkuasa'.

Membaca kultwit ini dari awal, bagaimana Soekarno jatuh karena urusan Freeport ini serta peran Soeharto dan Soemitro atas bercokolnya Freeport di Indonesia selama puluhan tahun. Maka pencapaian pemerintah Jokowi yg menguasai 51% saham Freeport adalah kemenangan bangsa!

Dan hanya mereka yg berpihak pada Soeharto dan Soemitro-lah yang tidak suka dengan pencapaian ini. Ingat ingatlah, siapa yg membuat Freeport berkuasa di Indonesia dan siapa yg membuat Indonesia akhirnya mengusai Freeport?

Sekian kultwit kami. Semoga mencerahkan dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.

Sumber : @PartaiSocmed